Rabu (12/01), Wujudkan Kemenkumham Semakin Pasti, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham menjadi tuan rumah dalam kegiatan deklarasi janji kinerja, Penandatanganan Janji Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Sumbawa yang terdiri dari Bupati Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kepala Kepolisian Resor Sumbawa, Komandan Distrik Militer 1607 Sumbawa, Kepala Pengadilan Negeri Sumbawa, Kepala KPPN Sumbawa, Kepala Kantor Pajak Sumbawa Besar, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumbawa, Kepala Badan Narkotika Nasional Sumbawa dan Kepala Kantor Beacukai Sumbawa.

Bertempat di lapangan upacara Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, Deklarasi Janji Kinerja dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sumbawa Besar M. Fadli yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Janji Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas (Zona Integritas) antara para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kabupaten Sumbawa dan para pejabat struktural. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Adung Sutranggono.

Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam sambutannya mengatakan mendukung sepenuhnya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dan siap memberikan sarana prasarana pendukung bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dalam memberikan pelayanan dasar khususnya Layanan Keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. “Kami mendukung penuh untuk memperoleh predikat WBBM” ungkap beliau. Alhamdulillah Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dan kegiatan berjalan dengan lancar. Semoga cita-cita ini dapat tercapai. Aamiin

Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Haris Sukamto, dalam amanatnya menyampaikan agar di awal tahun ini seluruh jajaran di Wilayah Sumbawa Besar membenahi diri untuk semakin pasti. “Tingkatkan kinerja, tingkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta penegakkan hukum sesuai dengan UU yang berlaku. Jangan sampai ada jajaran yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya, jika sampai ada yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan ditindak sesuai dengan uu yang berlaku, aturan ini berlaku bagi seluruh jajaran tanpa terkecuali.”

Menutup arahannya hari ini, Kakanwil Kemenkumham NTB mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Wilayah Sumbawa Besar atas kinerja yang dilakukan selama tahun 2021 dan berharap agar di tahun 2022 kinerja yang telah dicapai dapat di tingkatkan.

Hallo Sobat Sabar!!
Sabar mau ngingetin nih kalau kalian memberikan Keterangan yang tidak benar, baik dalam perkataan maupun dokumen saat mengurus paspor, tidak hanya berbahaya saat kalian berada di luar negeri nantinya tapi juga ada ancaman pidananya loh.

sanksi pidana jika memberikan keterangan palsu dalam mengurus paspor juga diatur pada Pasal 126 huruf C UU Keimigrasian:

“Setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah”

Sobat Sabar, mari bersama tegakkan integritas dengan selalu memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya saat mengurus paspor. Semua demi kebaikan kita bersama kok!!!

Seiring cepatnya penyebaran varian omicron di dunia, Pemerintah melakukan pembatasan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia, Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 No.1/2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corina Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam aturan tersebut, 14 negara yang dimaksud yakni Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris, dan Denmark.

Diketahui, empat negara pertama dilarang masuk ke Indonesia karena adanya transmisi komunitas varian Omicron. Sementara delapan negara selanjutnya tak boleh masuk Indonesia karena secara geografis terletak berdekatan dengan negara dengan transmisi komunitas. Untuk Inggris dan Denmark, larangan pemerintah didasari atas jumlah kasus konfirmasi Omicron yang melebih 10.000 kasus.

SE yang ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Suharyanto tersebut memastikan bahwa Indonesia menutup sementara masuknya WNA dari 14 negara tersebut, ataupun WNA yang sempat transit di negara tersebut. Aturan juga berlaku bagi mereka yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari.

Sementara itu, khusus untuk warga negara Indonesia (WNI) dimana dalam waktu 14 hari terakhir mengunjungi 14 negara tersebut tetap bisa masuk ke Indonesia dengan syarat wajib menjalani karantina selama 10 hari. Sedangkan untuk WNI yang tidak mengunjungi 14 negara tersebut juga harus tetap menjalani karantina selama tujuh hari.

Cegah Penularan Covid-19, Kantor Imigrasi Sumbawa Besar Terapkan QR Code Peduli Lindungi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB resmi menggunakan Quick Response (QR) Code Peduli Lindungi untuk digunakan sebagai sarana masuk dan keluar di lingkungan Kanim Sumbawa Besar.

Pungki Handoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa Besar menyatakan bahwa penggunaan QR Code ini merupakan salah satu bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kanim Sumbawa Besar.

“kami menerapkan QR Code ini adalah sebagai bentuk upaya mendukung program pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19, hal ini juga akan berdampak positif bagi pegawai maupun masyarakat yang datang untuk melakukan permohonan paspor atau asing.”

Lebih lanjut Pungki menjelaskan bahwa seluruh pegawai dan masyarakat yang akan masuk ke Kantor diwajibkan untuk scan QR Code yang telah disediakan. “QR Code Peduli Lindungi kami letakan di 2 titik yaitu pintu masuk dan pintu keluar sehingga nantinya masyarakat akan di permudah untuk melakukan proses Check in dan Check out”.

Aplikasi Peduli Lindungi sendiri merupakan platform rancangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian BUMN. Saat ini aplikasi Peduli Lindungi sudah digunakan di banyak tempat seperti pusat perbelanjaan, terminal, stasiun hingga instansi publik sebagai syarat wajib masuk dan keluar (Check In – Check Out).

 

Kamis (06/01/2022), Resmi 2 Orang Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB menjadi ASN.

Kakanwil NTB Haris Sukamto secara resmi mengambil sumpah/janji kepada 61 CASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB, yang dihadiri oleh Kadiv Administrasi Saefur Rochim, Kadiv Keimigrasian Parlindungan, Kadiv Pemasyarakatan Maliki, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Harniati, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB serta Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis).

Dalam Kesempatan ini, Haris Sukamto memberikan pesan kepada para PNS yang baru saja dilantik termasuk 2 (dua) orang Pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB yaitu I Gede Wika Asta Yama dan M. Dani Firmansyah bahwa Sumpah yang saudara ucapkan sudah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan para pejabat yang telah hadir pada kesempatan ini. oleh sebab itu, sumpah yang anda ucapkan harus ditepati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Disamping itu saya juga mengingatkan untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepribadian, dan senantiasa memegang teguh nilai kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas selama melaksanakan tugas yang dipercayakan,” Ungkapnya.

Menutup pesannya beliau berharap kepada seluruh ASN yang baru saja diambil sumpahnya untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya secara professional, bertanggung jawab serta dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja di satuan kerja masing-masing.

Kamis, (06/01). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kemenkumham NTB ikuti Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 melalui Virtual Zoom Meeting betempat di Aula Kanim Sumbawa.

Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu cara menata kembali Birokrasi Pemerintahan yang berorientasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memotong jalur birokrasi yang selama ini berbelit-belit dan memanjakan masyarakat dengan berbagai fasilitas penunjang dimana harapannya adalah agar masyarakat merasa dimudahkan dalam prosesnya dan cepat terlayani dengan baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPK, Komjen Pol (Purn). Firli Bahuri, M.Si, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D, dan perwakilan Komisi III DPR RI Ihsan Sulistyo. Selain deklarasi janji kinerja, Kemenkumham juga melakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc. dengan para Staf Ahli Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya di Unit Utama. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukuhkan komitmen pegawai bekerja mencapai target kinerja dan bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta kita memastikan agar program-program K/L dan Prioritas Nasional terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan,” ucap Yasonna.

Menkumham meminta kepada seluruh jajaran agar menjaga kesehatan jasmani dan rohani, laksanakan janji kinerja yang telah dideklarasikan bersama, pedomani kebijakan yang telah digariskan Presiden RI, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan zero mistake, Implementasikan tata nilai PASTI dan berAKHLAK serta lakukan kesiapan dalam menghadapi situasi kedaruratan.
Kegiatan ditutup dengan melakukan pencanangan Zona Integritas Tahun 2022 dan launching persetujuan otomatis pencatatan Hak Cipta serta pencanangan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta oleh Menteri Hukum dan HAM.

Selasa (04/01), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti kegiatan sosialisasi Mekanisme Pengajuan Uang Persediaan (UP) Tahun 2022 melalui aplikasi SAKTI secara daring yang diselenggarakan oleh KPPN Sumbawa.

Kegiatan ini bertujuan untuk penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full modul untuk mengatur laporan keuangan di setiap Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker K/L) dan dalam rangka pengajuan SPM Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022.

Aplikasi SAKTI full modul merupakan aplikasi berbasis web yang menggabungkan beberapa aplikasi terpisah yang digunakan Satker saat ini. Dalam aplikasi SAKTI sendiri tediri dari beberapa modul yaitu, modul penganggaran, modul pembayaran, modul komitmen, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan dan modul administrator. Modul-modul yang semula terpisah tersebut akan digabungkan dan mengakses satu database yang sama sehingga semua data akan menjadi sinkron dan tidak ada lagi duplikasi database seperti yang terjadi pada aplikasi-aplikasi yang digunakan saat ini.

Semoga dengan mengikuti kegiatan sosialisasi ini, dapat menambah wawasan serta menjadi pedoman bagi Bendahara Pengeluaran serta Pengelola Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dalam pengajuan UP di aplikasi Sakti.

Awali 2022, Tingkatkan Kinerja dan Tinggalkan budaya asal kerja serta kerja asal-asalan.

Selasa (04/01), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB melaksanakan kegiatan rutin apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, Pungki Handoyo.

Dalam amanatnya Kakanim menyampaikan “agar seluruh pegawai dan PPNPN untuk tetap tetap menjaga kesehatan dan jangan sampai lengah menjalankan protokol kesehatan dalam mengantisipasi adanya Omicron saat ini. Beliau juga menambahkan agar seluruh jajaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan kantor khususnya dalam hal kesisteman, bukan hanya saat jam pelayanan melainkan kedua hal tersebut harus dilakukan di luar jam pelayanan kantor, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam kesempatan tersebut, Beliau memberikan arahan agar seluruh jajaran menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jobdesknya masing-masing. “Tinggalkan budaya asal kerja dan kerja asal-asalan, sehingga diri kita tetap memberikan kontribusi kepada kantor dengan menanamkan nilai yang baik dan keikhlasan dalam bekerja,” tutur Pungki Handoyo. Pungki juga meminta kepada JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) agar rutin membuat tulisan/makalah terkait keimigrasian sehingga kita tetap mengasah kemampuan berpikir secara sistematis.

Senin (03/01), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB gelar rapat Internal untuk menyambut kerja tahun 2022. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa Besar Pungki Handoyo dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural.

Dalam arahannya Pungki Handoyo menyampaikan kepada jajaran untuk lebih meningkatkan kedisplinan, “saya ingatkan kepada jajaran Kanim Sumbawa untuk menumbuhkan kedisiplinan dalam diri, tingkatkan kinerja yang positif dan bangun Kanim Sumbawa menjadi lebih baik lagi. Ditengah masa pandemic yang masih melanda, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara selalu menerapkan protokol Kesehatan dalam melaksanakan tugas” tuturnya.


Dalam kesempatan tersebut, Pungki juga meminta seluruh pegawai untuk lebih memahami arahan dari Kepala BPHN sekaligus Plt Dirjen Imigrasi, Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum terkait UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Fungsi Keimigrasian yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Karena, selama ini kita berfokus kepada fungsi administrasi dan menjalankan fungsi pelayanan hukum serta mengesampingkan fungsi penegakan hukum.

Pada tahun 2022, Kanim Sumbawa Besar mendapatkan dana sebesar Rp. 6.900.427.000,- yang sumber dari Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.355.701.000,- dan Rupiah Murni (RM) Rp 3.544.726.000,-. “ Kami punya suatu target kinerja yang lebih baik, dan evaluasi menyeluruh kegiatan 2021 sebagai bahan kegiatan pada Tahun 2022 dengan Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan perbulan, triwulan, semester dan pertahun untuk kegiatan direncanakan. Kami juga akan memberikan informasi yang transparan kepada publik terkait capaian kinerja,” imbuhnya.

Di Tahun 2022, Pungki menegaskan, layanan Eazy Passport yang sudah berjalan akan terus ditingkatkan, mengingat antusiasme masyarakat Sumbawa yang banyak menggunakan layanan ini.

Senin (03/01), Kantor Imigrasi kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB melaksanakan kegiatan apel pagi awal tahun bertempat di Halaman Kantor Imigrasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Apel ini di gelar dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kekompakan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab seluruh pegawai setelah merayakan libur tahun baru.

Bertindak selaku Pembina apel, Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Sumbawa Besar, Pungki Handoyo, dalam amanatnya beliau menyampaikan agar seluruh Pegawai dan PPNPN untuk tetap selalu menjaga Kesehatan ditengah masa pandemi ini, “tetap jaga Kesehatan dengan rutin berolahraga, menjaga pola makan, perbanyak minum air putih, minum vitamin yang dapat membantu untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit, dan tentunya selalu menerapkan Protokol Kesehatan” ucap Pungki.

Pungki mengingatkan kepada seluruh pegawai agar meningkatkan kegiatan rohani dengan melakukan ibadah Bersama khususnya bagi jajaran yang beragama islam. di tahun baru ini seluruh jajaran harus tetap kompak dengan cara menjaga komunikasi yang baik antar seksi/pegawai, tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.