Jumat (10/12) Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB yang biasanya selalu disibukkan dengan rutinitas kegiatan pelayanan keimigrasian dan dikejar target pekerjaan, tak melupakan kesehatan dan kebugaran tubuh. Secara rutin setiap hari Jumat pekan ketiga mengadakan senam pagi bersama di halaman kantor guna tingkatkan Imunitas. Kegiatan dilakukan mulai pukul 07.30 – 08.00 WIB dipandu oleh seorang instruktur senam. Genre senam yang biasanya dihadirkan adalah aerobik, zumba, poco-poco dan lainnya.


Pelaksanaan Senam Pagi bermanfaat menjaga metabolisme tubuh serta kesegaran jasmani dan rohani. Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, kebugaran tubuh sangatlah perlu dan dibutuhkan, agar meningkatkan imunitas tetap terjaga, guna menangkal ancaman Covid-19 yang berbahaya.

Tidak lupa juga gerakan senam dapat melancarkan peredaran darah, metabolisme tubuh.serta dapat merangsang otak untuk melepaskan hormon endorphin. Hormon ini dikenal sebagai hormon untuk memperbaiki mood, meningkatkan imunitas, mengurangi stress sehingga membuat perasaan nyaman dan senang sehingga dapat maksimal dalam melaksanakan tugas.

Kamis, (09/12) BNN Kab. Sumbawa hadir dalam kegiatan Sosialisasi, Penandatanganan deklarasi pakta integritas P4GN serta tes urine bagi ASN dan PPNPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bidang Pencegahan dan Pendayagunaan Masyarakat BNN Kab. Sumbawa, Nur Syafruddin yang menjadi narasumber dengan materi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) yang bertempat di aula Kantor Imigrasi Sumbawa.

Kegiatan selanjutnya kata sambutan oleh Kasubag TU Edi Sukriawan, yang pada kesempaan ini beliau menyampaikan akan mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dengan selalu membuat kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan test urine menjadi agenda rutinitas setiap tahunnya agar memiliki daya tangkal yang tangguh dari ancaman narkoba yang merambah tanpa batas baik tempat maupun orang.

      

Mewakili BNN Kab. Sumbawa, Nur Syafruddin pada kesempatan ini beliau menyampaikan bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan kerja. Ditegaskan juga Narkoba, teroris dan korupsi ini saling berkaitan satu sama lain, menjual narkoba untuk memodali teroris, jika sudah tergantung dengan narkoba bisa berimplikasi dengan tugas dan pekerjaan serta potensi melakukan tindak korupsi. Permasalahan adiksi narkoba dapat berdampak multi dimensi, bukan hanya kesehatan tubuh manusia saja yang terancam narkoba, melainkan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, yang lebih berbahaya lagi adalah hilangnya generasi penerus bangsa (loss generation).

     

Setelah Kegiatan Sosialisasi P4GN dilanjutkan dengan tes urine semua pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dan hasilnya akan diserahkan dalam beberapa hari kedepan guna mendapat tindaklanjut.

     

Rabu (08/12) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB menerima kunjungan dari Camat Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kabag TU Edi Sukriawan didampingi oleh Kaur Umum Sulaiman dan Kasubsi Penindakan Keimigrasian Pandapotan Sidjabat.
Kunjungan kali ini dalam rangka Konsultasi terkait akan adanya warga negara asing sehubungan akan di buka Kawasan Industri Maluk serta Pelonggaran Status Covid-19, untuk itu perlu langkah Antisipasi dalam penanganan hal tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar.

     

Kasubsi Penindakan keimigrasian, Pandapotan Sidjabat menjelaskan, bagi orang asing yang tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijalankan berdasarkan prinsip selective policy yakni dengan prosperity approach dan security approach. Hanya warga negara asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut Sidjabat mengatakan bahwa kedepannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar akan lebih giat melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kunjungan ini juga membahas kerja sama yang bisa dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan kepada publik dan pengawasan keberadaan serta kegiatan WNA di Kabupaten Sumbawa Barat. Pertemuan berlangsung dengan hangat tanpa kendala berarti dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sudah tidak berlaku, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB memusnahkan cap versi lama yang sebelumnya digunakan di tempat pemeriksaan imigrasi.

Senin (07/12). Sebanyak 25 cap keimigrasian versi lama dimusnahkan dengan cara di bakar “Cap keimigrasian yang dimusnahkan merupakan cap yang tercantum dalam daftar cap keimigrasian versi lama, yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Pungki Handoyo, Selasa (07/12).


Pemusnahan ini mengacu pada surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PB.06.04-018 tanggal 03 Mei 2021 hal Petunjuk Teknis Pemusnahan Cap Keimigrasian Versi Lama.
“Pemusnahan cap keimigrasian tersebut sehubungan juga dengan terbitnya Permenkumham No. 28 Tahun 2018 yang mengatur mengenai cap keimigrasian saat melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,” bebernya.


Pemeriksaan keimigrasian yang sebelumnya menggunakan cap keimigrasian manual, kini telah beralih pada penerapan cap keimigrasian elektronik. Yang mana cap yang digunakan ini, berupa stiker yang ditempelkan pada paspor saat melakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Seperti diketahui, stiker tersebut memuat berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai ijin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangan orang asing tersebut ke wilayah Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB yang diwakili oleh Kasubag TU Edi Sukriawan menghadiri Penyerahan DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2022 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), kepada 10 Bupati/Walikota dan para Kuasa Pengguna Anggaran , termasuk Kanim Kelas II TPI Sumbawa Besar. DIPA dan TKDD diserahkan secara simbolis kepada 24 satuan kerja Kementerian/Lembaga, 10 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Pemprov NTB. Bertempat di Aula Madelaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa pada Jumat, 03 Desember 2021.

Kegiatan ini merupakan rangkaian penyerahan DIPA oleh Presiden pada 29 November 2021 di Istana negara dengan mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut meliputi APBN dan TKDD Tahun 2022, serta alokasi anggaran 2022.

APBN 2022 akan fokus pada enam kebijakan utama yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastuktur dan meningkatkan adaptasi teknologi, penerapan zero based budgeting untuk mendorong belanja yang lebih efisien, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Sedangkan kebijakan TKDD Tahun 2022 diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas kinerja daerah.

Pada tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mendapatkan dana sebesar Rp. 6.900.427.000,- sumber dananya rupiah murni Rp 3.544.726.000,- dan Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.355.701.000,-

Diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2022 digunakan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sehingga memberikan manfaat yang besar serta menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

 

Kamis 02/12, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengkuti Sosialisasi Pedoman Pengisian Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang bertempat di Aula Kantor dan diikuti oleh 2 orang pegawai Kantor Imigrasi Sumbawa Besar.

Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Saefur Rochim, beliau menyampaikan agar seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM NTB tertib dalam menginputkan layanan sesusai dengan pedoman.
Narasumber kegiatan Sosialisasi ini adalah Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal.

Narasumber menjabarkan tentang apa itu SIPP. SIPP merupakan Media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat sehingga permasalahan masyarakat terhadap layanan yang diterima seperti prosedur mekanisme yang dilakukan dalam memenuhi persyaratan serta kepastian waktu pelayanan dan mengurasi persepsi masyarakat terhadap adanya pungutan biaya.
Mengingat pentingnya penginputan Prosedur Layanan ini maka diharapkan seluruh operator agar mengisi jumlah pelaksanaan layanan sesuai dengan pedoman agar terwujudnya pengawasan masyarakat yang efektif serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar terus berupaya menghadirkan pelayanan yang ramah dan mudah diakses semua kalangan. Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar menyediakan fasilitas Layanan Ramah HAM yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat kelompok rentan khususnya bagi kalangan disabilitas.

   

“Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2435 tentang Pemberian Fasilitas bagi Kelompok Rentan dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia.”

Untuk masyarakat yang termasuk kelompok rentan mendapat kemudahan dalam mengajukan permohonan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar. Pemohon kelompok rentan mendapat kemudahan tidak perlu mendaftar antrean paspor (APAPO) serta diprioritaskan/didahulukan dalam proses pengajuan paspor.

Selain itu, masyarakat kelompok rentan dapat memanfaatkan Fasilitas Ramah HAM yang tersedia saat mengurus layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar. Fasilitas tersebut antara lain Halte Ramah HAM, Ruang Pelayanan Ramah HAM, tempat parkir khusus, Ruang Laktasi bagi ibu meyusui, tempat bermain anak, guiding line penyandang tuna netra, kursi roda, toilet khusus Ramah HAM, informasi panduan pelayanan versi huruf braille, dll

     

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kanwil Kemenkumham NTB Ikuti Apel Virtual dan Puncak Peringatan HUT Ke-50 KORPRI di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Senin (29/11) Seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengikuti Apel Virtual dan Puncak Peringatan HUT Ke-50 KORPRI di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Apel yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol Andap Budhi Revianto dalam arahannya menyampaikan kepada seluruh ASN untuk mengikuti keputusan pemerintah terkait penanganan covid-19, diataranya larangan cuti dan bepergian ke luar kota bagi ASN pada perayaan Natal dan Tahun Baru hingga pembatasan WNA masuk ke Indonesia akibat munculnya virus varian omicron.


Pada kesempatan tersebut Sekjen Kemenkumham juga mengingatkan kepada seluruh satuan kerja untuk mempersiapkan Resolusi pada Tahun 2022, guna mewujudkan Kemenkumham “Semakin PASTI” melalui perencanaan yang optimal, komitmen diri, konsistensi dan tanggung jawab moral.

Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti Puncak Peringatan HUT Ke-50 KORPRI bersama Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Dalam arahannya beliau mengajak seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk bersatu padu menjadikan Korps Pegawai Republik Indonesia Tangguh, untuk mendukung semangat Indonesia tumbuh dan berkembang.

 

Sumbawa Besar – Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Erna Loreta Silalahi sebagai narasumber pada acara sosialisasi talkshow keimigrasian tentang “Layanan Keimigrasian” yang diselenggarakan oleh DR Tv Sumbawa, acara tersebut juga disiarkan secara langsung melalui live streaming instagram dan youtube “Imigrasi Sumbawa Besar”, kamis (25/11).

Di awal talkshow, Erna Loreta Silalahi menyampaikan tentang apa saja yang menjadi layanan keimigrasian, seperti pelayanan paspor, layanan eazy passport, pemberian izin tinggal keimigrasian bagi WNA dan pengawasan WNA dan WNI. Tidak lupa juga Erna Loreta menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar sudah 0 (nol) calo, masyarakat bisa membuktikannya sendiri datang langsung ke Kantor Imigrasi Sumbawa Besar yang memiliki slogan “DATANG, RASAKAN dan BUKTIKAN”

Penonton yang hadir di lokasi maupun secara live streaming sangat antusias dalam merespon siaran tersebut,  Salah seorang yang hadirpun bertanya,  menanyakan tentang bagaimana cara mengurus paspor jika paspor kita hilang di luar negeri.

Menutup siaran kali ini masing-masing narasumber diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement. Sosialisasi ini diharapkan membuat masyarakat semakin mengenal tentang Imigrasi dan Layanan yang ada di Kantor Imigrasi.

Kamis, (25/11) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan berbagai akses mudah pelayanan paspor di masa pandemi Covid-19. Salah satunya adalah layanan Eazy Passport. Eazy Passport adalah layanan pembuatan paspor kolektif yang dilakukan tanpa perlu bertandang ke kantor imigrasi, melainkan di lokasi dimana si pemohon mengajukan layanan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Kemenkumham NTB melaksanakan kegiatan Layanan Eazy Passport kepada Bank BRI Cabang Sumbawa Besar. Layanan ini diberikan dengan tetap penerapan protokol kesehatan seperti, mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19.

 

Eazy Paspor akan terus diadakan di berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat akan pelayanan paspor. Diharapkan kehadiran Easy Paspor dapat dirasakan oleh banyak masyarakat serta memberikan pelayanan paspor yang optimal pada dan turut mencegah penyebaran COVID-19 dengan meminimalisir kerumunan.

Di sisi lain, salah seorang pemohon mengaku termudahkan dengan adanya layanan Eazy Passport. Ia juga merasa puas dengan pelayanan Eazy Passport yang cepat dan mudah. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Eazy Passport dengan mengajukan permohonan dengan datang langsung Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar atau melalui via telfon 0371 2629050.