Rabu, 31 Maret 2021
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, Pungki Handoyo dan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Erna Loreta Silalahi mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Non Prosedural Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di selenggarakan oleh Direktoral Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.

Dalam kegiatan tersebut membahas tentang Kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, menyoroti perdagangan orang atau modern day slavery yang masih merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Harapannya melalui kegiatan hari ini dapat memberikan motivasi bagi para pemangku kebijakan / kewenangan di Kota Mataram serta pemahaman mengenai isu-isu kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia khususnya pengiriman PMI-NP dan TPPO serta konsekuensi hukum dari kegiatan ilegal tersebut.

Direktur Kerjasama Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Agus Widjaja, mengatakan banyaknya oknum yang menyalurkan PMI-NP membuat semakin banyaknya juga rekrutmen calon pekerja migran dari Indonesia. Ia juga menambahkan para calon pekerja migran ini memang mengajukan permohonan dokumen yang legal dari Imigrasi namun setelah dokumennya terbit, pihak imigrasi tidak bisa memprediksi dokumen tersebut akan digunakan untuk apa oleh calon pekerja migran.